Oleh: pnpm2010 | Januari 27, 2010

Ketentuan Dasar PNPM

Musdes Sosialisasi
KETENTUAN DASAR PNPM-MD
1. Desa Berpartisipasi
Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM-MP berhak untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM-MP, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM-MP.
2. Kriteria dan Jenis Kegiatan
Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria :
a. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
b. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat
d. Didukung oleh sumberdaya yang ada
e. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM-MD adalah:
a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM,
b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan non formal),
c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal),
d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP),
3. Mekanisme Usulan Kegiatan
Setiap desa dapat mengajukan paling banyak 3 (tiga) usulan untuk didanai dengan BLM PNPM-MP. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.

Tiga usulan dimaksud adalah :
a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.
b. Usulan kegiatan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari dana BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok.
c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan.
Jika usulan non-SPP dari MDKP sama dengan usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga.

Maksimal nilai usulan kegiatan yang dapat didanai BLM PNPM-MP adalah sebesar Rp. 350 juta.

Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan harus mempertimbangkan rencana induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten.
4. Swadaya Masyarakat
Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan PNPM-MP. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbang tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan.
5. Kesetaraan dan Keadilan Gender
Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi dan politik serta mengakses aset produktif.
Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM-MP mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai.
6. Jenis Kegiatan Yang Dilarang (Negative List)
Jenis kegiatan yang tidak boleh dibiayai melalui PNPM-MP adalah sebagai berikut:
a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik,
b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat Ibadah,
c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain.),
d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya,
e. Pembiayaan gaji pegawai negeri,
f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja,
g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau,
h. Kegiatan apapun yang dilakukan berkaitan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut,
i. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang,
j. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain,
k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai,
l. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Ha,
m. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha,
n. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter³ .
7. Sanksi
Sanksi adalah merupakan salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan didalam PNPM-MP. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM-MP.
Sanksi dapat berupa :
a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat setempat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan.
b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan dan desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM-MP dengan baik, seperti menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak bisa dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan pada tahun berikutnya.
8. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan Lokal
Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal menuju pengembangan kemandirian,maka :
a. Di setiap desa dipilih, ditetapkan dan dikembangkan : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan (KPMD/K) dengan kualifikasi teknik dan pemberdayaan, Tim Penulis Usulan (TPU) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pemantau dan Tim Pemelihara.
b. Di kecamatan dibentuk dan dikembangkan : Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Tim Verifikasi, Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK), Badan Pengawas UPK (BP-UPK) dan Pendamping Lokal (PL).
c. Diadakan pelatihan kepada pemerintahan desa meliputi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau bentuk kegiatan lain yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Pelatihan yang akan diadakan diantaranya meliputi : penyusunan peraturan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan, pemerintahan dan pembangunan, pengelolaan penanganan masalah dan perencanaan kegiatan pembangunan yang partisipatif.
d. Dilakukan kategorisasi tingkat perkembangan kelembagaan hasil PNPM-MP di desa dan kecamatan agar masyarakat mengetahui tahapan pembentukan, tahapan pengakaran dan tahapan pengembangan.
9. Pendampingan Masyarakat dan Pemerintah Lokal
Masyarakat dan pemerintahan lokal dalam melaksanakan PNPM-MP mendapatkan pendampingan dari fasilitator. Peran pendampingan ditujukan bagi penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal dalam mengelola pembangunan secara mandiri di wilayahnya. Fasilitator yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan lokal adalah sebagai berikut :
a. Disetiap kecamatan disediakan Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec)
b. Disetiap kabupaten disediakan Fasilitator Kabupaten (F-Kab) dan Fasilitator Teknik Kabupaten (FT-Kab)
c. Berdasarkan pertimbangan TK-Kab PNPM Mandiri, salah seorang dari Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Teknik Kabupaten ditetapkan sebagai Koordinator Fasilitator Kabupaten (KF-Kab) oleh Satker Propinsi PNPM-MP
d. Diwilayah regional (beberapa kabupaten) di sediakan Pendamping UPK.

Iklan

Responses

  1. MASIH BANYAK KELUHAN DA DI sULBARRI WARGA PERDESAAN

  2. butuh perhatian serius di perdesaan, sangat banyak keluhan karena belum terjangkau kepada masyarakat miskin terutama sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar, jalan dsb.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: